KOTA CIMAHI – Dukungan pemerintah dan aparat keamanan terhadap kegiatan mahasiswa dinilai penting untuk memperkuat ruang kaderisasi. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan kebebasan berpikir dan independensi gerakan mahasiswa dalam mengawal kepentingan publik.
Pandangan itu disampaikan Presiden Mahasiswa BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (BEM KM Unjani) periode 2025–2026, Muhamad Hafizd, saat mengapresiasi dukungan Wali Kota Cimahi dan Polres Cimahi terhadap pelaksanaan Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung.
Menurut Hafizd, kaderisasi mahasiswa tidak boleh dipandang sebatas agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, proses tersebut harus menjadi ruang pembentukan karakter, penguatan intelektualitas, serta penanaman keberanian untuk bersikap terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan.
“Apresiasi kami sampaikan atas dukungan terhadap pelaksanaan LK II HMI Cabang Bandung. Bagi saya, kaderisasi mahasiswa bukan sekadar agenda organisasi, tetapi bagian dari proses menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, membaca persoalan bangsa, dan berani mengambil sikap atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Hafizd.
Ia menilai, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain berperan sebagai kelompok intelektual, mahasiswa juga mengemban tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pembangunan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan publik.
Karena itu, hubungan antara pemerintah, kepolisian, dan organisasi mahasiswa harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Sinergi tidak semestinya menjadikan mahasiswa sekadar pelengkap kegiatan seremonial, melainkan membuka ruang partisipasi yang memungkinkan gagasan dan kritik disampaikan secara objektif.
Hafizd juga menyoroti pentingnya peran HMI dalam melahirkan kader yang tidak hanya unggul dalam kemampuan berorganisasi, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Menurutnya, LK II harus mampu mendorong kader untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam, menyusun gagasan yang solutif, serta menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi kontribusi nyata setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi mahasiswa untuk kehilangan daya kritis maupun independensinya.
“Bagi kami, sinergi bukan berarti kehilangan daya kritis. Mahasiswa tetap harus berdiri sebagai kekuatan intelektual yang independen, mampu mengapresiasi hal yang baik, sekaligus berani mengkritisi hal yang perlu diperbaiki. Justru di situlah kedewasaan gerakan mahasiswa diuji,” tegasnya.
Ia menambahkan, apresiasi terhadap dukungan yang diberikan merupakan bentuk penghargaan atas terbukanya ruang bagi kegiatan pengembangan intelektual mahasiswa. Namun, apresiasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hubungan yang sehat antara pemangku kepentingan dan gerakan mahasiswa.
Dalam pandangannya, keberhasilan kaderisasi tidak cukup diukur dari terlaksananya pelatihan atau berakhirnya rangkaian kegiatan. Tolok ukur sesungguhnya terletak pada kemampuan kader menjaga integritas, mempertajam analisis, dan mengambil sikap secara bertanggung jawab ketika berhadapan dengan persoalan masyarakat.
Hafizd berharap, pelaksanaan LK II HMI Cabang Bandung dapat melahirkan kader yang mampu menjembatani kekuatan intelektual dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga mendorong agar ruang kaderisasi dimanfaatkan untuk memperkuat tradisi diskusi, memperkaya perspektif kebangsaan, dan membangun keberanian menyampaikan kebenaran berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kualitas kaderisasi tidak ditentukan oleh seberapa besar dukungan yang diterima, tetapi oleh sejauh mana kader mampu menjaga prinsip, menghasilkan pemikiran yang kritis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi Hafizd, mahasiswa harus tetap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah—mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tanpa ragu menyuarakan koreksi ketika kepentingan publik membutuhkan pembelaan.
