CIMAHI,BERTANYAINDONESIA.ID – Kesetaraan gender bukan hanya tentang memberikan ruang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Semangat inilah yang terus didorong Pemerintah Kota Cimahi melalui penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pelayanan publik.
Komitmen tersebut diperlihatkan melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Pemkot Cimahi untuk menunjukkan berbagai kebijakan, program, dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengikuti kegiatan secara virtual bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI). Hadir langsung Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK, pendamping lapangan perempuan kepala keluarga, serta jajaran perangkat daerah.
Ngatiyana menyampaikan, verifikasi tersebut bukan sekadar agenda penilaian, melainkan momentum untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam memastikan kesetaraan gender menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Saat ini, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota, Tim Penggerak PUG, focal point di 100 persen perangkat daerah, serta kelompok kerja yang aktif mendukung pelaksanaan PUG.
Bahkan, seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Anggaran responsif gender juga terus ditingkatkan, disertai penguatan data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi.
“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” kata Ngatiyana.
Berbagai program inovatif turut menjadi bukti keseriusan Cimahi dalam memperjuangkan kesetaraan. Di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM.
Pemkot Cimahi juga mengembangkan program Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).
Ngatiyana menegaskan, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama. Hal terpenting adalah bagaimana perempuan dan anak mendapatkan perlindungan, kesempatan berkembang, serta kesejahteraan yang lebih baik.
“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menilai kesetaraan gender tidak boleh hanya menjadi pemenuhan indikator penilaian atau sekadar mengejar penghargaan. PUG harus menjadi strategi pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Maria, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun latar belakang sosial.
Ia menegaskan, verifikasi lapangan menjadi sarana untuk melihat penerapan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.
Perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok masyarakat rentan lainnya agar memperoleh hak serta pelayanan yang setara.
Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Pemkot Cimahi mendorong empat pilar utama, yakni penguatan kelembagaan dan regulasi, perencanaan serta penganggaran responsif gender, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks.
Dari sisi kebijakan, PUG telah terintegrasi dalam Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 tentang peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.
Dukungan regulasi diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Tak hanya menyasar pemberdayaan perempuan, prinsip kesetaraan juga diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pemkot Cimahi menghadirkan inovasi PANCEKAS, yakni layanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pelajar usia 16–17 tahun yang telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.
Inovasi lainnya meliputi NANDUR, layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur; JEBOL BAWA TAS, pelayanan door-to-door bagi lansia dan penyandang disabilitas; serta DILANDACITA, layanan administrasi kependudukan digital gratis selama 24 jam.
Pemkot Cimahi juga memperkuat peran PUSPAGA Maheswari sebagai pusat pembelajaran keluarga untuk mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan serta membangun ketahanan keluarga.
Melalui berbagai kebijakan dan inovasi tersebut, Pemkot Cimahi ingin memastikan kesetaraan gender tidak berhenti sebagai slogan maupun dokumen perencanaan. Lebih dari itu, kesetaraan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui pelayanan yang mudah diakses, perlindungan yang nyata, dan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.